TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DARI PERUNDUNGAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 57 TAHUN 2026

Abstract

Pendahuluan: Perundungan (bullying) terhadap peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) merupakan persoalan struktural yang berulang dalam sistem pendidikan kedokteran spesialis di Indonesia, dengan puncak sorotan publik pascameninggalnya seorang peserta PPDS Anestesiologi di Manado pada Juli 2026 yang diduga terkait perundungan. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/57/2026 diterbitkan sebagai kerangka hukum baru untuk memperkuat pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik pada rumah sakit pendidikan, menggantikan pendekatan instruksi menteri yang bersifat administratif.

Metode: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan hukum responsif, menganalisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2026, serta literatur akademik nasional dan internasional yang diperoleh melalui basis data Consensus.

Hasil Penelitian: Kepmenkes 57/2026 mengatur dua pilar perlindungan, yaitu keselamatan fisik dan pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik, serta sistem pelaporan perundungan yang disertai perlindungan dari tindakan balasan (retaliasi). Regulasi ini merupakan penguatan bentuk hukum dari Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 1512/2023 yang bersifat administratif dan kurang memiliki daya paksa hukum.

Diskusi: Meskipun Kepmenkes 57/2026 memperkuat kerangka hukum formal, literatur global menunjukkan bahwa akar perundungan bersifat struktural-hierarkis dan berbasis budaya kelembagaan, sehingga norma pelaporan semata belum cukup tanpa disertai sanksi tegas terhadap institusi, satuan tugas independen, dan reformasi budaya pendidikan kedokteran spesialis.

Kesimpulan: Kepmenkes 57/2026 merupakan langkah maju dalam perlindungan hukum peserta PPDS, namun perlu diperkuat melalui peningkatan status hukum menjadi peraturan menteri disertai sanksi administratif tegas serta pembentukan lembaga pengawas independen.