TINJAUAN YURIDIS PENDAYAGUNAAN TENAGA MEDIS WARGA NEGARA ASING DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN TENAGA KERJA NASIONAL

Abstract

Pendahuluan: Pendayagunaan tenaga medis warga negara asing (WNA) di Indonesia merupakan kebijakan yang secara simultan harus menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, alih ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, serta perlindungan tenaga kerja nasional di bidang kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 mengatur pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan WNA secara lebih rinci melalui Pasal 91 hingga Pasal 103, menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing.

Metode: Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, menganalisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta literatur akademik nasional dan internasional yang diperoleh melalui basis data Consensus.

Hasil Penelitian: Permenkes 13/2025 membatasi pendayagunaan WNA pada tenaga medis dengan spesialisasi/subspesialisasi tertentu dan tenaga kesehatan dengan kompetensi setara Level 8 KKNI (Pasal 91), melarang praktik mandiri (Pasal 91 jo. Pasal 663 PP 28/2024), serta mewajibkan uji kompetensi dan evaluasi berkala (Pasal 93). Ketentuan ini secara normatif konsisten dengan prinsip perlindungan tenaga kerja nasional dalam UU 13/2003, meskipun ditemukan kesenjangan implementasi terkait pengawasan lapangan dan harmonisasi lintas kementerian.

Diskusi: Kebijakan pembatasan kualifikasi dan larangan praktik mandiri bagi tenaga medis WNA mencerminkan model proteksionisme kualifikasi (occupational licensing sebagai barrier) yang lazim ditemukan secara internasional, namun keberhasilannya bergantung pada efektivitas pengawasan lintas sektor antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Kesimpulan: Permenkes 13/2025 memperkuat landasan hukum perlindungan tenaga kerja nasional di bidang kesehatan melalui pembatasan kualifikasi dan ruang lingkup praktik tenaga medis WNA, namun efektivitasnya memerlukan penguatan koordinasi antarlembaga dan mekanisme pengawasan yang terintegrasi.